Mahasiswa Ganggu Sidang Paripurna DPRD Kampar

Mahasiswa Ganggu Sidang Paripurna DPRD Kampar
Kampar, Riau---Belasan mahasiswa peduli pendidikan di Kabupaten Kampar, Riau, ganggu jalannya sidang paripurna di DPRD Kampar, Rabu siang (20/07/2011). Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kampar Peduli Pendidikan (AMKPP) sempat bersitegang dengan anggota DPDR, karena mereka mencoba masuk kedalam dan mengedor pintu ruangan sidang paripurna. Hal ini, terkait dengan tuntutan mahasiswa yang ingin membacakan pernyataan sikap mereka tentang buruknya kualitas pendidikan di kabupaten Kampar.
Akhirnya mahasiswa diizinkan masuk dan membacakan tuntutan mereka yang isinya, pecat kadispora kabupaten Kampar, Amri Salam dan pecat oknum kepala sekolah atau guru yang melakukan pungli disekolah serta kembalikan lagi uang wali murid yang telah dipungli oleh oknum kepala sekolah dan juga mereka meminta KPK dan BPK untuk mengaudit dana BOS di kabupaten Kampar. Mahasiwa juga menyerahkan bukti-bukti pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada anggota DPRD Kampar.
Amri salam, kadisdikpora kabupaten Kampar, dalam hearing dengan mahasiswa menyatakan siap dipecat jika terbukti ikut menikmati pungli.(anto/zamrudtv.com)

Mahasiswa Kampar Sweeping Anggota DPRD

Mahasiswa Kampar Sweeping Anggota DPRD
Headline News Kamis, 24 Juni 2010 13:07 WIB

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Mahasiswa Kabupaten Kampar, Riau, melakukan sweeping terhadap anggota dewan di Gedung DPRD Riau. Mahasiswa menuntut wakil rakyat di DPRD membahas sengketa wilayah antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu yang berlarut-larut.

Sekitar 20 mahasiswa kampar memeriksa setiap ruangan di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru. Mereka memaksa anggota Komisi A membahas masalah sengketa perbatasan Kampar dan Rokan Hulu. Dalam aksinya mahasiswa menghentikan rapat anggota Komisi B.

Setelah melakukan sweeping selama setengah jam, mahasiswa hanya menemukan dua anggota Komisi A, Bagus Santoso dan Masnur. Mereka mendesak Komisi A menggelar rapat untuk menyelesaikan konflik wilayah yang mencakup lima desa di perbatasan Kampar-Rokan Hulu itu.

Mahasiswa juga memaksa staf ahli gubernur Riau Tengku Khalil Jaafar menetapkan lima desa masuk ke Kabupaten Kampar. Namun hal itu ditolak, karena lima desa sudah ditetapkan masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mahasiswa akhirnya menyerahkan surat rekomendasi kepada anggota Komisi A agar persoalan tapal batas yang berlarut-larut ini dibahas dalam rapat khusus. Mereka meminta Gubernur Riau Rusli Zainal, Bupati Kampar Burhanudin Husein dan Bupati Rokan Hulu Achmad hadir dalam rapat tersebut.(RIZ)